oleh Nabila Azzahra

Arsip merupakan dokumen primer yang memiliki ciri sebagai informasi tangan pertama dan rekaman sebuah transaksi. Arsip memiliki peranan sebagai pusat ingatan organisasi, sumber informasi, alat pengawasan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna apabila disimpan maka akan terjadinya penumpukan arsip yang sangat banyak dan akan timbulnya permasalahan bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah solusi yang dapat mengatasi permasalahan arsip tersebut, solusi dari hal tersebut adalah dengan adanya penyusutan. Penyusutan menurut Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 pasal 1 point 8 adalah : lihat lanjut

oleh Verry Mardiyanto

Arsip saat ini menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam menentukan masa depan organisasi. Arsip yang menjadi bukti otentik dikelola dengan prosedur kearsipan agar tepat guna dan tepat layanan pada saat dibutuhkan apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, seperti kehilangan dan kerusakan arsip akibat bencana alam atau tindakan kesalahan manusia. Arsip menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah

“Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. lihat lanjut

oleh Bambang P. Widodo

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan secara nasional sehingga banyak hal yang perlu disiapkan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kearsipan. Beberapa ‘policy’ yang selama ini belum populer perlu dipahami secara utuh sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai dengan harapan, sehingga mampu memberikan solusi khususnya dalam penyelenggaraan kearsipan. lihat lanjut

Oleh Fitria Agustina

Dewasa ini, arsip sudah semakin dikenal oleh masyarakat. Arsip memiliki nilai informasi yang sangat tinggi sebagai memori masa lalu sekaligus bukti sejarah yang mampu memberi inspirasi dan sumber pengetahuan.
Kesadaran dan perhatian akan pentingnya nilai arsip inilah yang dijadikan tonggak utama dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib arsip yang selanjutnya secara otomatis akan menjaga memori, baik memori individu maupun memori kolektif.

Membangun masyarakat sadar arsip harus dimulai semenjak arsip-arsip itu diciptakan oleh seseorang ataupun instansi sampai arsip-arsip tersebut disimpan di lembaga kearsipan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Kesadaran ini harus dibangun pada pribadi setiap individu. Hal yang perlu diingat bahwa sadar arsip bukan hanya monopoli arsiparis dan petugas kearsipan sebagai pengelola dan pengendali arsip saja, tapi juga tanggung jawab kita semua. lihat lanjut

oleh Herman Setyawan

Berbagai pihak menyatakan bahwa arsip itu penting, setidaknya bagi masyarakat yang telah memanfaatkan arsip untuk mendapatkan informasi dalam berbagai keperluan. Kesadaran masyarakat tentang arti penting
arsip juga berangsur meningkat. Masalah-masalah yang terjadi akibat kehilangan arsip membuat menyadarkan bahwa arsip itu penting. Banyak hal buruk terjadi disebabkan oleh hilang atau rusaknya arsip. Oleh karena itu, banyak pihak mulai memberi perhatian lebih pada pengelolaan arsipnya. Untuk mengakomodasi perhatian tersebut, pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), lembaga kearsipan daerah, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi mengadakan sosialisasi secara gencar. Sosialisasi tersebut tidak hanya mengenai arti penting arsip, namun juga tata kelola, sarana penyimpanan, masa simpan arsip, metode preservasi, dan akses arsip. lihat lanjut

oleh Adhie Gesit Pambudi

Pada tahun 2004, terjadi bencana mega-tsunami yang melanda Samudera Hindia. Tsunami ini dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan 9,15 skala Richter di kedalaman sekitar 30 km di bawah laut yang mengakibatkan gelombang pasang dengan ketinggian mencapai 30 meter (Lavigne, 2009). Hal ini menimbulkan kerusakan secara masif di berbagai negara seperti Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, India, dan beberapa negara lainnya. Jumlah korban jiwa akibat hempasan tsunami ini mencapai 310.000 orang. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan sanak keluarga. Peristiwa ini merupakan salah satu bencana tsunami terdahsyat sepanjang sejarah umat manusia. Akibat dari bencana ini, dukungan dan bantuan kemudian berdatangan dari seluruh penjuru
dunia. Masyarakat dunia bersatu padu dan bergandeng tangan dalam membantu meringankan penderitaan korban bencana tersebut . Tidak hanya itu, pemerintah masing-masing negara juga melakukan program
rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap daerah yang terkena dampak akibat tsunami di negara mereka yang salah satunya adalah pemerintah Indonesia. lihat lanjut

Oleh Ully Isnaeni Effendi

Tidak banyak sumber daya manusia (SDM) yang mengetahui “nilai” (value) akan dirinya sendiri yang dapat “dijual” kepada “pasar” SDM. Potensi SDM bisa jadi kurang diketahui atau bahkan kurang disadari. Melihat kondisi saat ini, SDM dituntut untuk ‘ready to work” atau lebih tepatnya adalah SDM mampu mempersiapkan diri kedalam persaingan pasar tenaga kerja yang semakin lama semakin menuntut SDM untuk lebih banyak mengeksplor kemampuannya.

Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah supply dan demand, sama halnya dengan “pasar” SDM tersebut, ada supply dan demand juga. Di “pasar” tersebut akan ada namanya transaksi supply dan demand yang akan berakhir dengan keputusan “buying” atau “membeli” atau bahkan keputusan “cancel” atau “membatalkan” rencana pembelian. Tanpa kita sadari, sebenarnya SDM-pun juga masuk ke dalam aktifitas ”market” dan “marketing”. SDM yang berkualitas tinggi akan berbeda dengan SDM yang berkualitas rendah, baik dari segi nilai (value) maupun harga jualnya. Semuanya tergantung pada apa yang ada dalam diri SDM tersebut. Paket apa yang ada pada SDM tersebut, apakah paket lengkap ataukah paket hemat. lihat lanjut

Oleh Kurniatun

Pada tahun 2015 sudah sering kita dengar atau baca istilah MEA baik di media elektronik maupun media cetak serta tuntutan kesiapan untuk menghadapinya. MEA 2015 merupakan realisasi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang susah dicanangkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Singapura pada tahun 1992. Adapun tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkanstabilitas perekonomian di kawasan Asean dan diharapkan dapat mengatasi permasalahanpermasalahan di bidang ekonomi antar negara anggota Asean. Dampak dari kesepakatan MEA tersebut adalah adanya aliran bebas barang dari dan ke negara-negara anggota ASEAN, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas tenaga kerja, dan arus bebas modal. Hal itu dapat berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya bagi Indonesia adalah Indonesia dapat memperluas jangkauan investasi dan pemasaran produk-produk di kawasan Asia Tenggara dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja Indonesia juga bisa bebas bekerja di kawasan Asean. Dampak negatifnya yaitu mutu pendidikan tenaga kerja yang masih rendah akan menjadi peluang bagi negara-negara Asean lainnya untuk mengisi sektor pasar tenaga kerja di Indonesia. lihat lanjut

oleh Joseph Army Sadhyoko

Yoshi Fajar Kresno Murti pernah melontarkan dua buah problematika kerja arsip dan pengarsipan seni budaya di Indonesia yang selalu dimaknai oleh pemerintah sebagai perkara politic of claim dan politic of access. Pada problem pertama, politic of claim menekankan motif pendokumentasian selalu didasari oleh pemahaman bahwa arsip diperlukan untuk menjaga “keunikan” aset seni budaya bangsa. Sementara itu, pada problem kedua, politic of access menjadi sangat penting untuk menjaga akses otoritas (identitas atau lokalitas) yang dibayangkan oleh nalar pemerintah mempunyai keunikan atau bersifat tiada duanya (adiluhung). Kedua problem tersebut dianggap oleh Yoshi dan kawan-kawan sesama pegiat kearsipan budaya di Indonesia, sebagai bentuk legitimasi pemerintahan yang gagal dipraktikan. Kegagalan ini tentunya diharapkan tidak akan menular pada kerja arsip di bidang lainnya. Kerja arsip harus terus berjalan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. lihat lanjut

Oleh Heri Abi Burachman Hakim

Dalam kehidupan ini, individu maupun organisasi tidak dapat dilepaskan dari arsip. Setiap orang akan menghasilkan arsip dalam menjalankan aktivitas hariannya. Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan contoh dari arsip yang dihasilkan dari aktivitas harian seseorang. Kondisi seperti ini juga dialami oleh organisasi . Dalam menjalankan aktivitas hariannya, organisasi juga menghasilkan berbagai macam arsip. Arsip ini berfungsi sebagai memori badan korporasi , membantu pengambilan keputusan manajemen, menunjang litigasi, menjunjang efisiensi penggunaan sumber daya dan sebagai rujukan historis . lihat lanjut